Terbaru

Hukuman Kebiri Disahkan, IDI Menolak. Gerindra dan PKS Minta Revisi

Hukuman kebiri diharapkan menjadikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, khususya kejahatan dengan korban anak-anak perempuan.

Jakarta, Majalah.Online  - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah disahkan menjadi UU oleh DPR meski dengan beberapa catatan. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta seluruh elemen menaati aturan tersebut.

Permintaan ini termasuk kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sejak semula menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan. Meski menolak, ketika sudah menjadi undang-undang IDI tak bisa berbuat apa-apa.
"Ini sudah menjadi UU, jadi mau enggak mau harus diikuti. IDI (tetap sebagai eksekutor, -red) akan diikutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP),"kata Yohanna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10) seperti dikutip dari Detik.com.

Yohana memastikan, kementeriannya akan segera menyiapkan peraturan pemerintah untuk mekanisme pelaksanaannya.
Meski begitu,  terkait permintaan Fraksi Gerindra dan PKS yang sudah berancang-ancang untuk merevisi undang-undang tersebut, Yohana berjanji akan menyempurnakan peraturan ini.

"Kami akan tindaklanjuti, tadi ada beberapa catatan yang diminta untuk kita lihat kembali. Tapi tetap sudah disetujui jadi UU. Jadi kami dari kementerian dan kementerian terkait bisa membuat PP untuk itu yang saya katakan tadi rehabilitasi sosial, kebiri dan pemasangan chips ditubuh pelaku," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ali Tahar Parasong mengatakan, salah satu persoalan lanjutan yang harus dipikirkan pemerintah adalah eksekutor kebiri. Terlebih lagi, IDI sejak awal telah menolak hal ini karena faktor etik profesi.

"Dalam perdebatan di Komisi dan Panja, salah satu opsi alternatif adalah menunjuk dokter di lembaga pemasyarakatan atau rumah sakit kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi," tuturnya.

"Maka mudah-mudahan kita lihat perkembangan selanjutnya setelah diundangkan. Jika diperlukan evaluasi, maka memerlukan waktu yang cukup," tutupnya.
close
Banner iklan disini