Terbaru

Perbedaan Istilah Kudeta dan Makar Dipandang dari Sisi Hukum

Kerusuhan pecah usai aksi damai 4 November 2016 (Foto:istimewa)

Apa sih bedanya kudeta vs makar ?

MO – Rencana demo ‘Aksi Damai 212’ terus bergulir. Ini adalah sebagai kelanjutan aksi sebelumnya, yaitu aksi damai 4 November 2016. Bermacam-macam tanggapan muncul di masyarakat terkait isu rencana aksi tersebut. 

Ada yang menengarai, bahwa aksi demonstrasi pada 2 Desember nanti adalah upaya kudeta. Namun ada juga yang mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai sebuah makar. Bagaimana sebenarnya perbedaan kudeta dan makar dipandang dari sisi hukum?  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudeta adalah kata kerja yang berarti perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.

Sementara, di dalam Wikipedia dijelaskan bahwa kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "pengambilalihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian dalam upaya/bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.

Pada dasarnya kudeta adalah sebuah perbuatan pidana, namun perbuatan pidana ini akan lenyap apabila kudeta sukses karena adanya legitimasi politik dari rakyat dan militer.

Sementara itu, di dalam hukum pidana istilah yang dikenal adalah makar. Tindak pidana makar masuk ke dalam rumpun kejahatan terhadap keamanan Negara.

Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bentuk tindak pidana yang tepat dalam konteks kudeta adalah makar untuk menggulingkan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 107 KUHP yang berbunyi:
  1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Makar dalam rumusan delik ini adalah penggantian pemerintahan dengan cara yang tidak sah yang tidak berdasarkan saluran yang ditetapkan dalam undang-undang.

Oleh Karena itu, tindak pidana makar baru dapat dikenakan apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 87 KUHP. Pasal 87 KUHP menegaskan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar.

Referensi: Hukumonline.com
close
Banner iklan disini