Terbaru

Atasi Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Reforma Agraria Mulai Dibahas Serius

Budiman Sudjatmiko
Budiman Sudjatmiko

Budiman Sudjatmiko. Itu nama yang menggetarkan segala macam perasaan sejak 1998, dia adalah teman tahanan politik Xanana Gusmao. Setelah melalui perjalanan panjang, sekarang dia sudah menjadi politikus matang bahkan bisa dikatakan sebagai senior dalam hal konten.

Budiman Sudjatmiko mengatakan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia bisa dibagi dua dilihat dari sebab musababnya yaitu, pertama adalah kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh keserakahan segilintir orang. Kedua adalah kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh keteledoran banyak orang. Reforma agraria adalah suatu program untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di desa yang diakibatkan oleh keserakahan segilintir orang. Sementara UU Desa dengan dana desa untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh ketelodaran banyak orang.

Menurut Budiman, orang di beberapa negara terutama negara berkembang ketika ada ketimpangan dan kemiskinan akan melihat dua alasan, yaitu apakah ketimpangan dan kemiskinan karena dominasi ras atau agama tertentu, atau dominasi oleh kelas sosial tertentu apapun agamanya. Namun ketika orang tidak memiliki pengetahuan tentang ini maka akan mudah melihat bahwa orang miskin itu karena dari etnis tertentu, dan orang kaya juga karena etnis tertentu. Itulah yang terjadi pada sebuah negara dimana memang radikalisme kalangan muncul dan menyebabkan pribumi melawan pribumi, padahal masalah sebenarnya bukan di situ. Intinya adalah kesenjangan sosial akan menemukan muaranya bila dibiarkan dan didiamkan terus menerus.

Berikut wawancara Perspektif Baru antara Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Budiman Sudjatmiko. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.
Anda sudah mengikuti segala macam isu dan sekarang menjadi anggota DPR yang saya hormati dalam arti sesungguhnya. Saya ingin mengetahui pendapat Anda mengenai salah satu masalah yang sedang dimunculkan yaitu reforma agraria, yang isunya sangat dekat dengan dasar ideologi Anda yaitu Pancasila.
Apakah ada hubungannya ideologi idealisme seperti pendapat Anda dulu dengan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam reforma agraria?
Tema ini sebenarnya menjadi concern saya sejak memutuskan terjun menjadi aktivis dan kemudian terjun ke politik. Concern saya adalah soal kemiskinan di desa. Ini bukan berarti saya tidak peduli dengan orang kota karena nanti pasti akan ada hubungannya.

Kalau berbicara mengenai apakah ada hubungannya, saya akan sedikit cerita yaitu setelah saya terlibat dalam berbagai macam advokasi agraria kemudian di DPR saya juga terlibat legislasi untuk Undang-Undang (UU) tentang Desa. Saya kemudian menemukan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia bisa dibagi dua dilihat dari sebab musababnya yaitu, pertama adalah kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh keserakahan segilintir orang. Kedua adalah kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh keteledoran banyak orang.

Reforma agraria adalah suatu program untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di desa yang diakibatkan oleh keserakahan segilintir orang. Sementara UU Desa dengan dana desa untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang diakibatkan oleh ketelodaran banyak orang.

Reforma agraria untuk mengatasi kemiskinan yang diakibatkan keserakahan segelintir orang karena pada 2010 Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan 56% aset nasional kita dikuasai oleh hanya 0,4% penduduk. Hal itu berarti sekitar 400.000 jiwa saja dari 250.000.000 rakyat Indonesia yang menguasai aset nasional. 87% dari aset nasional yang dikuasai tersebut dalam bentuk penguasaan atas tanah. Koefisiensi GINI atau tingkat ketimpangan nasional kita rata-rata sekarang 0,41 tetapi khusus untuk pedesaan ketimpangannya 0,6 sampai 0,7 yang sudah melampaui titik ledak sosial yang sangat berbahaya.

Seandainya orang seperti saya masih di jalanan, ini bisa menjadi suatu gerakan radikal yang luar biasa. Saya cukup kagum tapi sekaligus terharu bahwa ternyata sampai sekarang dengan tingkat ketimpangan seperti itu tidak terjadi sebuah konflik sosial berlarut-larut dengan jumlah korban atau peserta yang sangat masif. Padahal kalau ada kekuatan politik di luar sistem dan radikal mengeploitasi ini, maka konfliknya akan sangat luar biasa berkepanjangan. Dimana-mana dalam sejarah dunia, konflik yang paling panjang dan paling masif korbannya adalah konflik karena tanah.

Kapan ketimpangan atau ketidakadilan itu muncul dalam sejarah Indonesia?
Tentunya jika kita melihat dari sejarah, sejak zaman Nusantara sudah ada ketimpangan. Kemudian dicoba untuk dibenahi pada zaman Soekarno melalui UU Pokok Agraria Tahun 1960. Perubahan politik pada 1965 menyebabkan gagasan UU Legalisasi Pokok Agraria terhenti dan kemudian muncul berbagai UU Sektoral yang sebenarnya sudah diatur dalam UU Pokok Agraria. Jadi UU Pokok Agraria adalah sebuah UU Induk yang mengatur mengenai Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah.

Kemudian ketika UU ini dibekukan, tidak dicabut atau dihilangkan tetapi pelaksanaannya dibekukan, ruang hidup ini kemudian dibagi-bagi dan masuk di dalam UU Sektoral sehingga terjadi proses Orde Baru dan adanya gap yang luar biasa dalam pembangunan kota dengan desa, industri dengan pertanian, dan sebagainya. Disitulah kemudian banyak konflik-konflik muncul seperti konflik tenurial, konflik penggarapan, konservasi sumber daya, dan segala macam.

Memang ini bukan persoalan sederhana karena persoalan agraria dimana-mana membutuhkan suatu determinasi ketegasan pemimpin negara. Jangan anggap ini sebagai rekayasa komunis. Di Jepang, industrinya sangat dipacu namun setelah berakhir perang dunia kedua diadakan reforma agraria oleh Douglas MacArthur pada waktu itu. MacArthur menginisiasi adanya reforma agraria untuk menciptakan sebuah struktur sosial baru masyarakat Jepang agar lebih responsif terhadap industrialisasi.

Apakah struktur sosial dan juga hal-hal untuk mengatasi kemiskinan sangat banyak terpengaruh distribusi lahan atau ada faktor lainnya?
Distribusi lahan merupakan entry point saja atau bisa dikatakan sebagai poin yang paling susah.

Jadi reforma agraria bukan hanya mengenai bagi-bagi tanah.
Tidak, tetapi juga akses kepada modal, akses pada pengetahuan, akses pada teknologi, akses kepada market, dan sebagainya. Itu urutannya akan ke sana dan lebih luas daripada sekadar bagi-bagi tanah. Kalau bagi-bagi tanah saja tanpa ada pengelolaan, petani bisa saja menjualnya untuk membeli motor, sehingga tetap saja tanahnya berkurang. Hal seperti itulah yang tidak boleh terjadi.

Apakah kita berada dalam fase yang positif dalam mengatasi reforma agraria baik secara politis maupun administratif?
Ada secara politis, tapi ada beberapa syarat untuk bisa berhasil. Pertama, reforma agraria tidak bisa hanya dengan top-down saja tapi perlu goodwill dari presiden juga. Yang paling penting adalah keterlibatan semua kementerian serta tidak terlibatnya institusi-institusi keamanan untuk campur tangan karena sifatnya hanya pengamanan bukan kemudian ada kepentingan yang masuk didalamnya.

Jika demikian, apakah pengertian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) masuk desa itu tidak tepat?
Tidak tepat dalam pengertian kalau ikut terlibat dan meminta bagian tanah. Bukan hanya ABRI, tetapi juga institusi-institusi lain karena kalau tidak dilihat maka nanti akan muncul pembagian tanah bukan untuk petani yang produktif, tetapi kepada institusi-institusi entah bisnis atau politik. Jadi seolah-olah ini menjadi bagi-bagi tanah yang terlantar dan kemudian dipakai oleh institusi-institusi manapun, ini yang tidak boleh terjadi.

Ini hanya untuk petani penggarap yang memang hidupnya dari bertani, dan yang paling penting adalah setelah mereka mendapatkan tanah, ada pengorganisasian koperasi pertanian supaya tidak ada pengelolaan tanah kecil-kecil. Kalau tanahnya kecil-kecil dan tidak mencapai skala ekonomi, maka petani yang mendapat tanah itu hanya cukup untuk makan tetapi tidak bisa mengembangkan kewirausahaan berbasis pertanian. Padahal harusnya, dari reforma agraria harus menghasilkan kewirausahaan oleh petani yang diorganisasikan secara modern oleh petani tersebut.

Saya kira kalau ada kebutuhan akan semangat bersama dan sosialisasi ideologi tentu partai harus berbicara.
Saya kira partai politik jika memang tidak ingin dicap menjaga dan mempertahankan ketimpangan sosial, seharusnya ikut dan terlibat. Posisi saya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah mencoba menjaga hal ini dalam bentuk misalnya pengawalan proses RUU Pertanahan yang terbengkalai pada periode lalu yang seharusnya sudah selesai tetapi di periode sekarang dibicarakan lagi.

Apakah partai-partai yang ada sekarang mempunyai potensi untuk terlibat bersama dengan tenaga ahli dan pemerintah untuk mengayomi proses reforma agraria agar tidak meleset?
Seharusnya iya. Kalau saya melihat suasana kebatinan masing-masing anggota fraksi di Komisi 2 DPR RI yang kebetulan saya ada di dalamnya, ada niat baik untuk itu baik yang di oposisi maupun yang di pemerintahan. Kemudian dalam pembicaraan yang berlarut-larut memang kami melihat di tubuh pemerintah itu belum ada solid, tetapi mudah-mudahan dengan adanya policy baru untuk mengatasi kesenjangan dengan memanfaatkan dana desa melalui reforma agraria, presiden bisa segera memberikan arahan yang tegas, jelas, dan dia pimpin sendiri proses tersebut.

Saya kira kalau semangat ideologinya maka pilihan presiden jelas sudah tepat.
Harusnya iya, namun dalam melihat reforma agraria ada cara yang melihat bahwa reforma agraria ramah investasi. Investasi dari mana dan dari siapapun, semangat reforma agraria adalah ramah investasi dengan prioritas meletakkan petani sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk berinvestasi sendiri.

Apakah ada mekanisme ekonomi sosial di situ?
Seharus ada, kalau saya melihat ke depannya yang harus kita bangun adalah participatory market economy yaitu ekonomi pasar bebas partisipatif. Bukan free fight saja tetapi ada ekonomi pasar bebas berbasis partisipasi. Kita bisa melihat beberapa konsep kesejahteraan di negara lain seperti di negara-negara Scandinavia, Taiwan, Israel, dan beberapa negara yang sudah melakukan itu, sehingga kita bisa melihatnya dan mungkin menjadikan contoh. Tidak anti bisnis tetapi bisnisnya social entrepreneurship.

Apakah hal ini bisa disebut suatu pertarungan ideologi atau suatu perombakan administratif?
Kalau kemiskinannya diakibatkan oleh keteledoran banyak orang, maka itu bisa kita sebut administratif. Namun dalam reforma agraria kemiskinan yang disebabkan oleh segelintir orang  disebut perspektif atau ideologis. Cara pandang yang melihat bahwa pertumbuhan harus meletakkan segelintir orang di depan adalah betul. Namun ibarat permainan sepak bola, jarak antara stricker, gelandang serang, gelandang bertahan, back antar lini harus rapat. Kalau kita ingin bangsa ini maju dan tidak mudah rentan solidaritas sosialnya, maka ibarat tim sepak bola jarak antar lini harus rapat dan tidak boleh ada celah yang bisa dimasuki oleh serangan yang lain. Merapatkan antar lini adalah sebuah persoalan ideologi, kira kira begitulah analogi bolanya.

Apakah itu tidak cukup kalau diselesaikan oleh teknokrat ahli saja?
Tidak cukup, harus ada beberapa pihak yang terlibat termasuk DPR, tetapi DPR yang tidak mau mengambil keuntungan untuk tanahnya sendiri.

Apakah beda sosialisme Scandinavia dengan apa yang kita cari di sini. Di sana tidak pernah ada persoalan lahan karena lahannya banyak.
Di sana memang persoalannya ada pada labour karena memang negara industri. Kalau di Indonesia kita bicara Pancasila merupakan akar mekanisme dari petani. Saya lebih mengangkat mengenai UU Desa bukan reforma agraria karena itu merupakan cara saya untuk memoderasi agar konfliknya tidak terlalu vis a vis. Adanya UU Desa dan Dana Desa sebenarnya agar tidak terjadi konflik terlalu tajam antara yang miskin dan kaya, tetapi dibuat sebuah penyangga atau alat kerja sama antara yang miskin dan kaya dengan cara pengelolaan dana desa, misalnya oleh desa tersebut.

Tentu saja saya setuju dan sepakat reforma agrarian. Saya pernah berbicara dengan Lula da Silva, mantan Presiden Brazil, saat dia baru saja selesai pada periode kedua. Saya bertanya kepadanya, “Apa yang menyebabkan dalam dua periode pemerintahan Anda kemiskinan di negara Anda terutama periode kedua turun 30%?” Dia mengatakan serahkan anggaran ke akar rumput dan biarkan akar rumput menentukan apa yang terbaik untuk mereka dan negara mendampingi. Namun di lain pihak dia gagal dalam melakukan reforma agraria dan diakui oleh dia.

Jadi memang reforma agraria lebih ideologis, lebih politis sifatnya, sementara masalah kemiskinan lebih teknis, administratif, dan tentu saja ada politisnya. Di sini memang kedua-duanya sudah dilakukan yaitu reforma agraria dan alokasi dana, kalau di negara kita pun gagal minimal sudah ada yang menyanggahnya. Namun kita harus tetap melakukan yang terbaik.

Brazil banyak sukses kecuali tahun-tahun terakhir ini banyak terganggu. Dalam waktu 25 tahun banyak memberdayakan masyarakat tradisional dan masyarakat hutan. Jadi persamaan Brazil dengan kita adalah dua-duanya potential forest super power.
Dalam hal ini kita juga ada perkembangan di dunia kehutanan dimana Presiden juga baru membebaskan sebagian kecil tanah dari hutan negara untuk masyarakat adat dan ada skema perhutanan sosial. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut?
Jadi kurang lebih 9 juta hektar untuk reforma agraria. Sedangkan untuk perhutanan sosial ada 12 juta hektar dimana ini tidak diberikan sertifikat, tetapi rakyat bisa mengakses untuk mengelolanya. Ini sangat luar biasa bagi saya karena selain persoalaan pemetaan siapa yang berhak dan dimana, yang terpenting adalah paska distribusi dan paska orang punya akses.

Apakah akses dan distribusi itu adalah langkah pertama saja?
Langkah pertama dilakukan oleh pemerintah dan harus kuat. Orang seperti saya yang mempunyai latar belakng aktivis lebih memikirkan bagaimana setelah itu, tapi tentu saja kita akan membantu pemetaan di bawah.

Anda tadi menyebutkan bahwa isu bisa menjadi bahan yang sangat radikal. Mengapa radikalisasi di Indonesia hanya jalan kalau ada unsur agamanya?
Sederhana saja, orang di beberapa negara terutama negara berkembang ketika ada ketimpangan dan kemiskinan akan melihat dua alasan, yaitu apakah ketimpangan dan kemiskinan karena dominasi ras atau agama tertentu, atau dominasi oleh kelas sosial tertentu apapun agamanya. Namun ketika orang tidak memiliki pengetahuan tentang ini maka akan mudah melihat bahwa orang miskin itu karena dari etnis tertentu, dan orang kaya juga karena etnis tertentu. Itulah yang terjadi pada sebuah negara dimana memang radikalisme kalangan muncul dan menyebabkan pribumi melawan pribumi, padahal masalah sebenarnya bukan di situ.

Intinya adalah kesenjangan sosial akan menemukan muaranya bila dibiarkan dan didiamkan terus menerus. Saya tidak suka dengan ekstrimisme kanan maupun kiri, maka kita harus mencoba mengambil jalan tengah yang lebih sosial demokratis untuk menciptakan masa-masa koperasi berbasis badan usaha milik desa.

Apakah ini karena Anda sudah lebih berusia, sehingga Anda moderat atau memang pada dasarnya Anda adalah orang yang moderat juga?
Saya juga bingung kenapa saya disebut orang yang radikal.

Menurut saya, itu karena dulu selalu dikejar-kejar orang.
Itu karena waktu itu sangat konservatif dan otoriter, sehingga orang-orang yang ingin perubahan meskipun moderat pun akan dianggap radikal. Sebenarnya yang saya ucapkan dulu dan sekarang adalah sama. Yang membedakan adalah karena mungkin dulu orang lebih suka tidur, sehingga saya teriak sedikit saja sudah dianggap keras padahal biasa-biasa saja. Jadi saya sering bingung dan menyayangkan kalau ada orang yang dulunya moderat sekarang menjadi ikut radikal.
Yayasan Perspektif Baru bekerjasama dengan Yayasan Konrad Adenauer memproduksi program PERSPEKTIF BARU, dimuat sebagai sindikasi empat koran se-Indonesia, yaitu Duta Masyarakat Surabaya, Harian Jogja, B Magazine dan Harian Pagi Siwalima. rimanews.com, majalah online.

Naskah ini merupakan transkrip wawancara radio yang disiarkan sindikasi ratusan stasion radio melalui Jaringan Radio KBR 68 H, Jaringan Radio Antero NAD, Bravo FM Palangkaraya, Gemaya FM Balikpapan, Metro RGM Purwokerto, Global FM Bali, Lesitta FM Bengkulu, Maya Pesona FM Mataram, Pahla Budi Sakti Serang, Poliyama FM Gorontalo, BQ 99 FM Balikpapan, Gita Lestari Bitung, Dino FM Samarinda, Genius FM Pare-Pare, Civica FM Gorontalo, Shallom FM Tobelo Maluku Utara, Marss FM Garut, Sangkakala FM Banjarmasin, M83 FM Kutai Kartanegara, RPFM Kebumen, BFM Bangka Belitung, Sehati FM Bengkulu, , BPKB FM Gorontalo, Suara Pangaba Balikpapan, RDP Kutim,Citra FM, Hulontalo FM, Suara Celebes FM.

PERSPEKTIF BARU ONLINE : www.perspektifbaru.com                  
E-mail : yayasan@perspektifbaru.com                   
Hak cipta pada Yayasan Perspektif Baru, faks. (021) 722-9994, telp. (021) 727-90028 (hunting)
close
Banner iklan disini