Terbaru

Nur Amalia, Membela Masyarakat Adat yang Dikriminalisasi

Nur Amalia  Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

"Masyarakat adat masih sering mengalami kriminalisasi," kata Nur Amalia  Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) periode 2016-2021. Nur Amalia ditemui di Tanjung Gusta, Sumatera Utara pada kesempatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke V.

Kami menggunakan istilah kriminalisasi karena memang mereka sengaja dikriminalkan dengan menggunakan hukum positif. Sebetulnya saya agak positif dengan hukum, tetapi khusus untuk kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak bisa menggunakan hukum positif yang sifatnya general karena kita berhadapan dengan masyarakat adat. Jadi memakai hukum-hukum positif yang sifatnya khusus.

Kalau kita bicara tentang masyarakat adat membakar lahan untuk kepentingan membuka ladang,  kita bicara tentang UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Di dalam UU Lingkungan Hidup ada pengecualian bahwa masyarakat adat boleh melakukan pembakaran untuk cara membuka lahan.

Menurut Nur Amalia, masyarakat dan aparat penegak hukum terutama di tingkat lapangan tidak pernah ter-update dengan perubahan-perubahan kebijakan yang ada. Mereka tidak pernah tahu ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang sudah mencabut beberapa pasal dari UU Kehutanan, terutama pasal yang berkaitan dengan hutan adat.

Kalau dulu di dalam UU Kehutanan dinyatakan semua hutan adalah milik negara, dikuasai oleh negara. Dalam Putusan MK dinyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Artinya, hutan adat adalah bagian dari hutan hak, siapa yang memiliki hak berarti dia berhak untuk melakukan apapun di hutan miliknya.

Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar sebagai pewawancara dengan nara sumber Nur Amalia. Wawancara lengkap dan foto narasumber dapat pula dilihat pada situs http://www.perspektifbaru.com Lewat situs tersebut Anda dapat memberikan komentar dan usulan.
Saat ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadakan Konferensi Masyarakat Adat Nusantara yang kelima (KMAN V). Pada konferensi ini dilakukan konsolidasi juga perluasan kekuatan organisasi khususnya dalam bidang kepemudaan, perempuan, dan hukum. Kini Nur Amalia sebagai Ketua Badan Pelaksana Perhimpunan Pembela Masyakarat Adat Nusantara periode 2016-2021. Apakah Anda adalah yang pertama pada periode 2016?
Tidak, saya yang kedua. Sebetulnya ketiga karena yang pertama mengundurkan diri setahun sesudah pemilihan kemudian digantikan oleh pejabat sementara, ketua sementara, dan saya yang ketiga.

Berarti pendampingan hukum ini sudah berlangsung lama?
Pendampingan hukum sudah dimulai tiga tahun yang lalu yaitu sejak 2013.

Apakah istilahnya betul yang Anda lakukan itu adalah pendampingan hukum, atau ada yang lebih spesifik dari itu?
Ya, jadi yang kami lakukan sebetulnya adalah pendampingan dan pembelaan hukum, bukan hanya sekadar mendampingi, tetapi juga membela.

Apakah atas permintaan pihak yang dibela atau atas penugasan inisiatif dari AMAN?

Jadi ada dua tipe kasus. Pertama, memang kami berinisiatif untuk melakukan pendampingan dan pembelaan pada saat masyarakat adat dikriminalisasi. Untuk yang berkaitan dengan pidana, walaupun masyarakat adat yang bersangkutan tidak meminta bantuan hukum tetapi karena mereka adalah anggota komunitas AMAN, maka AMAN berkewajiban untuk memberikan pendampingan, sehingga kemudian AMAN meminta kami untuk mendampingi.

Pasti banyak kasus kriminalisasi. Berapa jumlah kasus aktif yang sekarang didampingi oleh PPMAN?

Saat ini ada tiga kasus kriminalisasi yang sedang berjalan dan kami dampingi.

Apakah itu berarti Anda memiliki pengacara hukum?

Kami mempunyai 63 anggota di seluruh Nusantara. Ada 63 lawyer, 10 orang yang non-praktisi dan lebih dari 50 orang yang praktisi lawyer (advokat).

Saya dengar pada wawancara lain, saat ditanya apakah Anda percaya dengan sistem hukum di Indonesia, dan jawaban ibu adalah percaya. Saya heran karena saya sering tidak percaya. Namun saya senang karena bisa mendengar suara tersebut. Itu karena kalau tidak dimodali kepercayaan bagaimana kita mau memakai jalan hukum. Apakah bisa dijelaskan tingkat kepercayaan itu, dimana Anda percaya atau tidak, dimana keraguannya, dimana efektifitas Anda sebagai ahli hukum?

Kami para lawyer memang background pendidikannya di bidang hukum. Dari awal kami sudah mendapatkan pelajaran tentang bagaimana proses pembentukan hukum itu,  baik undang-undang, peraturan daerah, maupun peraturan surat keputusan (SK), seperti SK Bupati, dan sebagainya.

Kita mengetahui bahwa proses pembentukkan hukum oleh para pengambil kebijakan, dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk undang-undang (UU). Kita tahu bahwa anggota DPR mempunyai banyak kepentingan, sehingga kita harus intervensi untuk bisa memasukkan kepentingan kita di dalamnya. Sekarang tinggal berbicara kepentingan siapa yang akan terakomodir. Biasanya di detik-detik akhir adalah kepentingan-kepentingan, kalau dulu biasanya dikatakan “tergantung gizi”. Jadi kepentingan para pemberi gizi inilah yang lebih banyak terakomodir dalam satu kebijakan.

Apakah gizi yang dimaksud disini apakah uang?

Iya. Tetapi kita lihat kembali memang dalam satu UU tidak semuanya jelek. Ada UU yang bisa kita gunakan untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat dan kami selalu melihat celah itu.

Kami selalu melihat bahwa di dalam satu undang-undang ada hal-hal yang sifatnya buruk dan merugikan masyarakat adat, tetapi ada hal yang sifatnya baik yang bisa kami jadikan amunisi untuk memperkuat pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan itulah yang kami gunakan.

Itu adalah sikap yang positif, jadi jangan menyorot hal-hal yang negatif untuk memberatkan hal-hal yang positif. 63 lawyer yang Anda sebutkan tadi, apakah mereka anggota AMAN atau bukan?

Bukan, karena kami bukan berasal dari komunitas, tetapi ada juga anggota lawyer kami yang memang berasal dari komunitas anggota AMAN. Koodinator kami di Kalimantan Barat adalah anggota dari komunitas adat, anggota AMAN di Kalimantan Barat.

Kalau ada lawyer yang berkemampuan dan berpihak, apakah mereka bisa bergabung?

Bisa, tinggal daftar saja ke kami dan nanti akan kami berikan training sebelum disahkan sebagai anggota.

Saat ini ada tiga kasus yang sedang ditangani PPMAN. Berapa kasus per tahunnya yang ditangani?

Jadi setelah kami berdiri, ada kasus yang dilitigasi dan ada yang tidak dilitigasi. Artinya, ada yang dibawa dan tidak dibawa ke pengadilan.

Banyak kasus krimininalisasi yang mengkriminalkan anggota masyarakat adat kemudian dibawa ke pengadilan oleh penuntut umum maupun polisi. Itu yang kami tangani, dan itu banyak. Tetapi  sebelum saya menjadi ketua, koordinasinya agak sulit sehingga pendampingan hanya bisa dilakukan terhadap kasus-kasus yang koordinasi dengan anggota kami. Kalau kasus tersebut jangkauannya jauh, memang sulit untuk kami berikan pendampingan.

Apakah ada yang pernah dimenangkan diantara kasus-kasus yang ditangani?

Belum ada sampai sekarang.

Apakah belum ada karena belum selesai atau sudah kalah?

Ada beberapa kasus yang memang belum selesai, tetapi ada juga beberapa kasus kriminalisasi yang biasanya didahului dengan proses penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur terhadap para pemimpin-pemimpin adat yang menginisiasi untuk pengembalian hak adat. Pada saat mereka ditangkap atau ditahan secara tidak sesuai prosedur, maka kami mengajukan yang namanya pra-peradilan. Pra-peradilan itu baru bisa diproses dan diputuskan jika pokok perkara yaitu si tersangkanya belum diserahkan ke pengadilan untuk dijadikan tersangka dan didakwa. Namun begitu prosesnya sudah masuk ke pengadilan, maka pra-peradilan otomatis gugur. Yang banyak kami alami pada kasus saat ini adalah itu kejadiannya.

Apakah menurut Anda diantara kasus kriminalisasi itu ada orang-orang yang memang kriminal?

Tidak, jadi ini adalah kriminalisasi. Kami menggunakan istilah kriminalisasi karena memang mereka sengaja dikriminalkan dengan menggunakan hukum positif yang tadi saya katakan. Sebetulnya saya agak positif dengan hukum, tetapi khusus untuk kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak bisa menggunakan hukum positif yang sifatnya general karena kita berhadapan dengan masyarakat adat.

Apakah ini harus ada konteks budaya dan sebagainya?

Iya, ada hukum-hukum positif yang sifatnya khusus. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat adat membakar lahan untuk kepentingan membuka ladang,  kita bicara tentang UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Di dalam UU Lingkungan Hidup ada pengecualian bahwa masyarakat adat boleh melakukan pembakaran untuk cara membuka lahan.

Apakah itu sudah ada sejak dulu?

Itu sudah ada sejak dulu. Boleh maksimal sampai 2 hektare untuk kepentingan ladang dalam rangka survival. Itu adalah way of life  mereka. Tetapi kemudian dengan adanya instruksi pelarangan dan semua aparat kepolisian diminta untuk melakukan penegakan hukum, masyarakat adat banyak yang ditangkap.

Kalau awam yang tidak begitu perhatikan, sering ada kesan bahwa di hutan-hutan adat  banyak orang melakukan pelanggaran, tindakan kriminal, lalu cerita tentang orang yang kasihan ditangkap, tapi apa boleh buat karena dia melanggar peraturan. Jadi menurut Anda, apakah memang banyak yang sebetulnya tidak kriminal tapi menggunakan hukum positif tidak pada tempatnya?

Betul, jadi masyarakat dan aparat penegak hukum terutama di tingkat lapangan tidak pernah ter-update dengan perubahan-perubahan kebijakan yang ada. Jadi yang mereka pegang hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Kehutanan misalnya untuk kawasan areal hutan. Mereka tidak pernah tahu ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang sudah mencabut beberapa pasal dari UU Kehutanan, terutama pasal yang berkaitan dengan hutan adat.

Kalau dulu di dalam UU Kehutanan dinyatakan semua hutan adalah milik negara, dikuasai oleh negara. Dalam Putusan MK dinyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Artinya, hutan adat adalah bagian dari hutan hak, siapa yang memiliki hak berarti dia berhak untuk melakukan apapun di hutan miliknya. Namun aparat kepolisian di tingkat bawah tidak tahu itu, sehingga kami menganjurkan kepada masyarakat adat untuk melakukan plangisasi yaitu gerakan untuk membuat plang-plang atau pengumuman di wilayah adat mereka terutama di hutan adat untuk menunjukkan bahwa ini adalah wilayah adat dan hutan adat yang sudah secara sah dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan Putusan MK No.35/2012.

Apakah kasus-kasus seperti itu berhimpit atau overlap dengan kasus-kasus Inkuiri Nasional?

Iya, ada beberapa hal yang memang sudah dibawa ke Inkuiri Nasional, tetapi lebih banyak yang tidak. Rekomendasi hasil Inkuiri Nasional di follow up oleh berbagai kementerian maupun lembaga terkait. Permasalahannya apakah ini dikawal atau tidak.  Itu karena bagaimanapun juga hasil Inkuiri Nasional, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta AMAN, adalah target dari proses inkuiri itu harus di follow up dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Bicara mengenai follow up, saya kaget dan senang bahwa Putusan MK 35 sudah ada follow up-nya. Saya pikir masih diam di tempat saja.

Ada, follow up di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pada 2015 Menteri LHK mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No.32/2015 tentang hutan hak.

Berapa lama setelah keluar MK 35?

Hampir tiga tahun. Paling tidak ada sesuatu yang dilakukan, terutama karena Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbentuk akhir 2014.

Betul, karena hal tersebut tidak bisa disalahkan sebelumnya.

Iya, jadi kita juga harus melihat secara fair bahwa kejadian-kejadian pelanggaran hak masyarakat adat terutama di wilayah hutan, termasuk pengeluaran izin dan sebagainya, berdasarkan data dari Walhi menunjukkan paling besar dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, dan bukan Menteri Siti Nurbaya. Jadi memang oleh menteri atau rezim sebelumnya.

Dengan perspektif waktu yang Anda punya dan mengalami berbagai pemerintahan, apa bisa dikatakan pemerintah sekarang lebih memberi harapan dari yang sebelumnya atau mengundang pesimisme yang sama?

Menurut saya memberi harapan karena ada langkah kongkrit yang dilakukan. Saya menangani kasus masyarakat adat sejak dulu yaitu pada 1990-an. Saya termasuk salah satu lawyers. Pada saat rezim Presiden Soeharto, saya menggugat Presiden Soeharto karena mengunakan dana reboisasi untuk pembangunan pabrik pesawat IPTN. Kemudian saya menjadi lawyers dari Walhi juga untuk menggugat Presiden Soeharto karena memberikan dana reboisasi kepada perusahaan Kiani Kertas untuk membuat pabrik pulp and paper yang merusak hutan.

Pemerintahan itu gawat sekali. Kalau orang mengatakan bahwa zaman dulu itu lebih baik saya rasa karena mereka tidak tahu saja.

Menurut saya, itu karena malas membaca, jadi sudah merasa bahwa dirinya pintar.

Anda mengibarat ini seperti membawa perahu layar. Dulu adalah melawan angin, kalau sekarang ada sedikit  angin yang membantu.

Menurut saya, bagaimana pun juga setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang harus kita support dan tetap mengkritisi. Kalau itu tidak benar maka kita harus tetap kritisi. Misalnya, saya setuju sekali dengan yang dikatakan Sekjen AMAN, Abdon Nababan, bahwa yang diberikan yaitu 13.000 hektar belum ada apa-apanya dibandingkan 8,3 juta hektar peta yang sudah diserahkan. Tetapi pada kenyataannya dari 0 kita sudah bergerak kepada 13.000 dan kita harus menuntut terus supaya 13.000 itu menjadi 1 juta, dan bahkan 13.000 itu menjadi 8,3 juta hektar.

Anda tentu membutuhkan bantuan para ahli hukum dan media dalam usaha Anda bersama organisasi. Apakah sudah ada media yang mengetahui mengenai usaha-usaha Anda?

Belum semua media tahu. Sebagian besar tidak tahu.

Apakah Capacity building masih diperlukan untuk para lawyer muda?

Masih perlu. Berdasarkan data AMAN, ada sekitar 40 juta orang Masyarakat Adat. Yang menjadi anggota AMAN baru sekitar 2.000 komunitas, masih ada lebih dari itu yang belum menjadi anggota AMAN di luar sana. Dari jumlah 2.000 komunitas saja, perkiraan kami adalah minimal membutuhkan 200 lawyer, sehingga satu orang lawyer untuk mendampingi 10 komunitas. Itu jumlah yang ideal.

Ini baru untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tenurial dan hak-hak kepemilikan wilayah adat, belum membicarakan hal lain. Diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat adat berkaitan dengan citizenship atau kewarganegaraan sama sekali belum kita sentuh. Bagaimana masyarakat adat yang masih menganut agama leluhur, tidak bisa melangsungkan pernikahan adat dan tidak bisa didaftarkan. Tidak bisa juga memiliki KTP.

Konsekuensinya adalah anak yang dilahirkan pun tidak bisa memiliki akte kelahiran. Seluruh dokumen ini tentu diperlukan untuk anak mendaftar ke sekolah-sekolah formal yang diwajibkan oleh pemerintah. Akibatnya kalau mereka tidak memiliki dokumen itu semua, maka mereka tidak bisa bersekolah di sekolah formal. Menurut saya, ini adalah proses yang juga perlu didampingi dan dikawal.

Belum lagi kita bicara mengenai Perempuan Adat. Akibat masuknya banyak perkebunan sawit dan konsesi, Perempuan Adat semakin terpinggirkan karena selama ini mereka yang memiliki hak kelola atas hutan adat mereka sendiri. Bagi mereka, hutan adalah dapur, semua bahan makanan bisa diambil dari sana. Hutan adalah apotek, semua tumbuh-tumbuhan obat ada di sana. Hutan adalah bank, yang bisa membantu mereka saat perlu uang untuk anak-anak sekolah.

Begitu hutannya hilang, mereka pun hilang kesempatannya, marginalisasi ekonomi, sehingga banyak diantara mereka yang pada akhirnya pergi ke kota dan menjadi buruh migran atau pekerja rumah tangga. Hal ini tentu sangat membutuhkan pendampingan dan penanganan secara spesifik.

Kesengsaraan yang banyak sekali terjadi di wilayah adat, khususnya hutan, seringkali diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dengan dalih pembangunan ekonomi, jadi sering tidak dianggap ilegal. Apakah ada dari pihak perusahaan atau pemerintah yang mendukung usaha PPMAN?

Sampai saat ini kami belum tahu, mudah-mudahan ada yang mendukung. Upaya yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan dan penguatan hukum bagi Masyarakat Adat anggota AMAN melalui kegiatan yang bernama “Paralegal”. Jadi di sini kami memberikan pelatihan kepada komunitas-komunitas atau kader-kader masyarakat adat untuk juga menjadi asisten advokat, sehingga mereka bisa memantau proses-proses yang terjadi atau pelanggaran hak yang terjadi.
Yayasan Perspektif Baru bekerjasama dengan Yayasan Konrad Adenauer memproduksi program PERSPEKTIF BARU, dimuat sebagai sindikasi empat koran se-Indonesia, yaitu Duta Masyarakat Surabaya, Harian Jogja, , B Magazine dan Harian Pagi Siwalima. rimanews.com, majalah online.

Naskah ini merupakan transkrip wawancara radio yang disiarkan sindikasi ratusan stasion radio melalui Jaringan Radio KBR 68 H, Jaringan Radio Antero NAD, Bravo FM Palangkaraya, Gemaya FM Balikpapan, Metro RGM Purwokerto, Global FM Bali, Lesitta FM Bengkulu, Maya Pesona FM Mataram, Pahla Budi Sakti Serang, Poliyama FM Gorontalo, BQ 99 FM Balikpapan, Gita Lestari Bitung, Dino FM Samarinda, Genius FM Pare-Pare, Civica FM Gorontalo, Shallom FM Tobelo Maluku Utara, Marss FM Garut, Sangkakala FM Banjarmasin, M83 FM Kutai Kartanegara, RPFM Kebumen, BFM Bangka Belitung, Sehati FM Bengkulu, , BPKB FM Gorontalo, Suara Pangaba Balikpapan, RDP Kutim,Citra FM, Hulontalo FM, Suara Celebes FM.

PERSPEKTIF BARU ONLINE: www.perspektifbaru.com                  
E-mail: yayasan@perspektifbaru.com                   

Hak cipta pada Yayasan Perspektif Baru, faks. (021) 722-9994, telp. (021) 727-90028 (hunting)
close
Banner iklan disini